Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) memperkuat program pendidikan untuk mengatasi Anak Tidak Sekolah (ATS). Pemerintah melibatkan kabupaten, kota, kecamatan, dan desa dengan target Jabar bebas ATS pada 2028.
Upaya ini menyasar anak yang belum pernah sekolah, putus sekolah, atau tidak melanjutkan pendidikan. Pemerintah menyiapkan pendataan serta layanan belajar yang sesuai dengan kondisi mereka.
Data awal Dinas Pendidikan Jawa Barat mencatat 544.947 anak masuk kategori ATS. Angka itu masih diperiksa karena sebagian anak ternyata tetap bersekolah, tetapi statusnya belum tercatat benar.
Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman menyebut penanganan ATS sebagai tanggung jawab bersama untuk memenuhi hak anak atas pendidikan. Ia meminta seluruh daerah ikut mengawal upaya ini.
“Tidak boleh ada anak Jawa Barat yang tidak sekolah, belum pernah sekolah, putus sekolah maupun tidak melanjutkan. Semua anak Jawa Barat harus sekolah,” kata Herman, dikutip dari Disdik Jabar.
Pemprov Jabar Targetkan Seluruh Daerah Bebas ATS pada 2028
Target bebas ATS pada 2028 membutuhkan kerja lintas wilayah, bukan hanya program provinsi. Pemerintah kabupaten dan kota diminta menggerakkan dinas pendidikan hingga aparat desa dan kelurahan.
Herman mendorong daerah menyusun sasaran penanganan sampai tingkat kecamatan dan desa atau kelurahan. Pemetaan itu diharapkan membantu pemerintah mengenali wilayah yang perlu segera ditangani.
Pemprov Jabar mengumpulkan 27 kepala dinas pendidikan kabupaten dan kota untuk membahas penuntasan ATS. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari koordinasi agar program menjangkau lapangan.
Herman menyebut pemerintah provinsi akan memberikan fasilitasi dan pendampingan. Aparat kecamatan dan desa diminta terlibat karena lebih dekat dengan keluarga serta memahami kondisi warganya.
Pendekatan langsung diperlukan untuk mengetahui alasan anak tidak bersekolah. Penyebabnya bisa berbeda, sehingga pemerintah perlu menyesuaikan penanganan dengan keadaan setiap anak dan keluarganya.
Verifikasi Data Anak Tidak Sekolah Capai 183.441 Anak
Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Purwanto menyebut verifikasi dan validasi sebagai langkah awal. Pemeriksaan diperlukan agar pemerintah tepat menentukan anak yang benar-benar membutuhkan intervensi.
Hingga 8 November 2026, sebanyak 183.441 anak telah diverifikasi dari total data awal 544.947 ATS. Pemeriksaan masih berlangsung untuk memastikan kondisi anak yang tercatat dalam daftar.
Hasil pemeriksaan menemukan anak yang masih bersekolah, tetapi statusnya belum tercatat tepat. Karena itu, data awal belum bisa dianggap sebagai jumlah anak yang benar-benar putus sekolah.
Purwanto mencontohkan hasil pemeriksaan di Kabupaten Ciamis. Dari sekitar 9.000 anak yang tercatat sebagai ATS, sekitar 3.000 ternyata masih sekolah dan 6.000 perlu ditindaklanjuti.
“Ketika anak ternyata masih bersekolah, kita cari persoalan datanya. Jangan sampai setelah diverifikasi dan masuk kategori residu, tidak ada tindak lanjut,” ujar Purwanto.
Ketidaktepatan data bisa dipicu pencatatan ganda, identitas peserta didik yang tidak sesuai, NISN tidak aktif, atau perpindahan domisili yang belum diperbarui dalam sistem pendidikan.
Disdik Jabar akan membenahi data bersama sekolah dan operator Dapodik. Anak yang masih aktif perlu mendapat pembaruan status, sedangkan anak yang tidak sekolah harus ditindaklanjuti.
Sada Jabar dan Dapodik Diperkuat untuk Memantau ATS
Pemprov Jabar mengembangkan platform Satu Data Jawa Barat atau Sada Jabar yang disinkronkan dengan Dapodik. Integrasi ini ditujukan untuk memantau jumlah, persebaran, dan penanganan ATS.
Data yang akurat membantu daerah menentukan program sesuai kebutuhan anak. Pemerintah juga bisa memantau perkembangan penanganan agar kasus yang belum selesai tidak terlewat begitu saja.
Verifikasi bukan tahap akhir. Anak yang dipastikan tidak bersekolah tetap membutuhkan intervensi, mulai dari pendampingan keluarga hingga penghubungan ke layanan pendidikan yang sesuai.
Pemerintah daerah harus memastikan setiap anak yang teridentifikasi mendapatkan tindak lanjut. Pembenahan administrasi perlu berjalan bersamaan dengan upaya mengembalikan anak ke lingkungan pendidikan.
Pendidikan Kesetaraan Jadi Alternatif bagi Anak Putus Sekolah
Pemprov Jabar membuka kesempatan belajar melalui jalur formal maupun nonformal. Pilihan pendidikan perlu mempertimbangkan usia, riwayat sekolah, waktu belajar, serta keadaan keluarga setiap anak.
Salah satu pilihan ialah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM. Lembaga ini menyediakan pendidikan kesetaraan Paket A, Paket B, dan Paket C bagi warga yang tidak menempuh sekolah formal.
Paket A setara SD, Paket B setara SMP, sedangkan Paket C setara SMA. Jalur kesetaraan memberi kesempatan melanjutkan pendidikan dengan pengaturan belajar yang lebih fleksibel.
Herman mengingatkan agar kegiatan membantu orang tua bekerja tidak sampai menghentikan hak belajar anak. “Kalau anak membantu orang tua, bukan berarti pendidikannya harus berhenti. Kita edukasi orang tua dan anaknya,” jelas Herman.
PKBM menjadi pilihan bagi anak yang memiliki keterbatasan waktu atau tidak bisa mengikuti sekolah formal. Daerah diminta memastikan anak yang membutuhkan layanan itu terhubung dengan lembaga terdekat.
Pemanfaatan Dana BOS dan Kolaborasi Pemerintah Daerah
Pemprov Jabar juga mendorong optimalisasi dana Bantuan Operasional Sekolah atau BOS. Dukungan anggaran tersebut diharapkan membantu sekolah menjaga keberlangsungan layanan pendidikan.
Herman menyatakan penanganan ATS harus tetap berjalan meski daerah belum memperoleh tambahan bantuan pusat. Ia juga menyoroti penyerapan dana BOS yang dinilai belum optimal.
“Ada atau tidak ada the show must go on. Kita harus upayakan tapi minimal untuk BOS-nya ada tetapi kan serapannya hari ini belum optimal,” ujar Herman, dikutip dari RRI.
Pelaksanaan program membutuhkan keterlibatan dinas pendidikan, sekolah, PKBM, penilik, pengawas, relawan, dan aparat wilayah. Masing-masing berperan menjangkau anak serta keluarganya.
Purwanto menekankan peran pemerintah desa dan kecamatan untuk menemukan anak yang tidak sekolah. Aparat wilayah bisa menemui keluarga dan membantu menghubungkan anak ke layanan pendidikan.
Kepala BBPMP Jawa Barat Komalasari menyoroti kerja sama pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota. Perluasan akses belajar, menurutnya, perlu berjalan bersama peningkatan mutu pendidikan.
Komalasari menyebut jumlah penduduk Jawa Barat mencapai 52,21 juta jiwa. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, ujarnya, menjadi tanggung jawab seluruh pemangku kepentingan pendidikan.
Komalasari juga menyampaikan IPM Jawa Barat naik dari 75 menjadi 76 berdasarkan rilis BPS pada 5 November 2026. Angka itu disampaikan dalam keterangannya mengenai pembangunan pendidikan.