Kementerian Agama menyiapkan jaminan kesehatan gratis melalui BPJS Kesehatan bagi lebih dari 100 ribu guru yang belum berstatus PNS maupun PPPK. Program ini ditargetkan berjalan pada 2026.
Rencana tersebut diumumkan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno saat rangkaian Hari Guru Nasional di Jakarta, Rabu, 18 November 2026. Kemenag menyebut anggarannya sudah tersedia.
Meski begitu, fasilitas kesehatan ini belum bisa dianggap aktif. Kemenag masih merampungkan urusan teknis bersama Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara sebelum penyaluran.
Pengumuman ini menjadi salah satu perhatian Kemenag bagi guru madrasah serta pengajar pendidikan agama dan keagamaan. Mereka yang belum berstatus PNS atau PPPK menjadi sasaran.
BPJS Kesehatan Gratis Ditujukan bagi Guru Non-ASN
Program ini menyasar lebih dari 100 ribu guru yang belum berstatus pegawai negeri sipil ataupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kemenag menyiapkannya sebagai fasilitas kesehatan.
“Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100 ribu guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti,” kata Amien Suyitno.
Seperti dikutip NU Online pada Kamis, 19 November 2026, Suyitno menyampaikan program itu bagi guru yang belum berstatus PNS maupun PPPK. Rincian kelompok penerima belum diuraikan.
Siapa yang Masuk Sasaran Program?
Kemenag belum memerinci persyaratan administrasi atau daftar satuan pendidikan penerima. Dari pengumuman awal, ada beberapa batasan umum yang sudah disampaikan kepada publik.
- Guru yang dituju ialah mereka yang belum berstatus PNS maupun PPPK, sesuai penjelasan Dirjen Pendidikan Islam Kemenag.
- Program berada dalam lingkup perhatian Kemenag terhadap guru madrasah serta pengajar pendidikan agama dan keagamaan.
- Jumlah sasaran yang diumumkan melampaui 100 ribu guru, tetapi pembagian kuota per daerah atau jenjang belum dirilis.
Anggaran Tersedia, Penyaluran Masih Menunggu Proses Teknis
Amien Suyitno menyebut dana untuk jaminan kesehatan telah tersedia lewat revisi anggaran tahun berjalan. Kemenag kini menuntaskan pembahasan teknis dengan kementerian dan lembaga terkait.
Koordinasi itu melibatkan Kementerian PANRB serta Badan Kepegawaian Negara. Keduanya dilibatkan untuk merampungkan aspek teknis sebelum fasilitas kesehatan tersebut disalurkan kepada penerima.
Sampai pengumuman pada 19 November 2026, Kemenag belum menyampaikan tanggal aktivasi, mekanisme pendaftaran, atau cara guru memeriksa status kepesertaan BPJS. Rincian itu masih ditunggu.
Informasi mengenai besaran iuran, jenis kepesertaan, layanan yang ditanggung, dan masa perlindungan juga belum dijabarkan terbuka. Guru perlu menunggu petunjuk resmi sebelum mengurus administrasi.
Perlindungan Tambahan Lewat Peluang Beasiswa Anak Guru
Perlindungan yang disiapkan Kemenag tidak berhenti pada layanan kesehatan. Pemerintah juga membuka peluang beasiswa bagi anak guru apabila orang tua mereka tertimpa musibah atau risiko tertentu.
Rincian beasiswa itu belum disampaikan, termasuk syarat penerima, jenis bantuan, besaran dana, dan jalur pengajuannya. Skema ini masih menunggu penjelasan agar keluarga guru tahu cara mengaksesnya.
Sertifikasi Lebih dari 50 Ribu Guru Ikut Dipercepat
Selain dukungan kesehatan, Kemenag mendorong sertifikasi bagi lebih dari 50 ribu guru untuk memperkuat kompetensi sekaligus memperbaiki kesejahteraan. Program tersebut disiapkan dalam dua gelombang.
Gelombang pertama melalui penetapan 52.325 peserta PPG Daljab Kemenag 2026 telah diumumkan, sedangkan tambahan peserta untuk gelombang berikutnya masih disiapkan. Kemenag belum menguraikan jumlah penerima dalam setiap gelombang pada keterangan resminya.
Formasi CPNS Guru Kemenag Disiapkan Mulai 2027
Kemenag juga menyiapkan formasi CPNS guru yang direncanakan mulai bergulir pada 2027. Proses sinkronisasi data telah dilakukan bersama Kementerian PANRB dan Badan Kepegawaian Negara.
Formasi tersebut terbuka bagi pelamar umum dan guru PPPK yang memenuhi persyaratan. Amien Suyitno menyebut batas usia paling tinggi 35 tahun, baik bagi pelamar umum maupun guru PPPK.
Guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS dijanjikan tetap menyandang status PPPK apabila belum lolos menjadi PNS. Suyitno juga menyebut rencana pengangkatan guru paruh waktu menjadi PPPK.
Jumlah formasi, jadwal pendaftaran, pembagian jabatan, serta persyaratan administrasi CPNS guru 2027 belum diumumkan lengkap. Pelamar perlu menunggu rincian resmi dari Kemenag dan BKN.








