Kementerian Agama menyiapkan kuota Pendidikan Profesi Guru (PPG) 2026 bagi lebih dari 40 ribu guru. Pengumuman ini disampaikan menjelang peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026.
Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Amien Suyitno menyebut persiapan program masih berjalan. Jadwal, mekanisme seleksi, serta pembagian kuota belum diumumkan secara terperinci.
PPG menjadi jalur peningkatan kompetensi dan sertifikasi profesi bagi guru yang memenuhi ketentuan. Program ini juga berkaitan dengan tunjangan profesi setelah peserta memenuhi aturan yang berlaku.
Pengumuman kuota hadir saat Kemenag menyiapkan rangkaian Hari Guru Nasional 2026. Perhatian terhadap guru tidak hanya menyasar sertifikasi, tetapi juga perlindungan kerja dan kemampuan mengajar.
Kemenag Siapkan Lebih dari 40 Ribu Kuota PPG pada 2026
Rencana penambahan kuota PPG disampaikan Amien Suyitno dalam konferensi pers persiapan peringatan Hari Guru Nasional 2026 di Jakarta, Selasa, 3 November 2026.
“Insya Allah, tahun ini kita memiliki kuota yang cukup besar untuk PPG 2026, yakni lebih dari 40 ribu guru,” ujar Amien di Jakarta, Selasa (3/11), dikutip dari ANTARA.
Menurut Amien, PPG menjadi salah satu cara pemerintah mendorong profesionalisme guru. Persiapan pelaksanaan tahun ini masih berlangsung dan pengumuman teknis akan disampaikan setelah siap.
Kemenag belum merinci jumlah peserta untuk tiap kelompok guru, bidang studi, maupun satuan pendidikan. Guru sebaiknya menunggu petunjuk resmi sebelum mengambil keputusan pendaftaran.
Amien juga menyebut pelaksanaan program direncanakan berlangsung pada penghujung 2026. Meski begitu, tanggal mulai, alur seleksi, dan pembagian kuota belum dirinci kepada publik.
Siapa yang Berpeluang Mengikuti PPG Kemenag 2026?
Kesempatan mengikuti PPG ditujukan kepada guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Status keaktifan serta kesesuaian kualifikasi akademik menjadi bagian pemeriksaan awal.
Mengacu pada persyaratan PPG Dalam Jabatan guru madrasah 2026 yang dipublikasikan melalui informasi Kemenag, terdapat beberapa kriteria yang perlu diperhatikan calon peserta.
- Guru tercatat aktif pada satuan administrasi pangkal atau satminkal yang masuk dalam sistem pendataan Kementerian Agama.
- Guru telah diangkat paling lambat 31 Desember 2025, sesuai ketentuan tanggal mulai tugas atau TMT dalam seleksi PPG Dalam Jabatan 2026.
- Memiliki ijazah minimal S1 atau D4 yang sesuai dan linier dengan bidang studi PPG. Bagi guru yang ingin mencocokkan program studi ijazah dengan mata pelajaran pilihan, rincian pasangannya dapat dilihat melalui panduan aturan linieritas ijazah PPG Daljab Kemenag 2026 agar proses verifikasi sistem berjalan lancar.
- Belum mencapai batas usia pensiun sesuai ketentuan yang berlaku dan belum mempunyai sertifikat pendidik saat mengikuti proses seleksi.
- Memiliki kondisi kesehatan jasmani yang dibuktikan melalui surat keterangan dari rumah sakit pemerintah, puskesmas, atau fasilitas layanan kesehatan lainnya.
Persyaratan itu menjadi acuan untuk penjaringan PPG Dalam Jabatan guru madrasah. Ketentuan bagi kelompok atau jalur PPG lain tetap menunggu pengumuman sesuai programnya.
Informasi mengenai kriteria tersebut dikutip dari pemberitaan detikEdu yang merujuk pada laman PPG Kemenag. Guru tetap perlu mencermati ketentuan khusus berdasarkan bidang studi dan jalur seleksi masing-masing.
Lima Komponen Administrasi yang Diperiksa dalam Seleksi PPG
Selain kelayakan dasar, data calon peserta akan diperiksa melalui sejumlah tahapan validasi. Pemeriksaan itu membantu Kemenag mencocokkan informasi guru dengan dokumen dan aturan program.
Beberapa komponen administrasi yang perlu diperhatikan calon peserta PPG Dalam Jabatan meliputi:
- Verifikasi ijazah dilakukan untuk memeriksa jenjang pendidikan sekaligus kecocokan program studi dengan bidang PPG pilihan calon peserta.
- Data batas usia pensiun dan tanggal mulai tugas atau TMT diperiksa agar riwayat pengangkatan sesuai dengan ketentuan seleksi yang berlaku.
- Riwayat sertifikasi guru ikut ditelusuri untuk memastikan calon peserta belum pernah memperoleh sertifikat pendidik melalui program sebelumnya.
- Guru harus memenuhi sedikitnya enam jam tatap muka atau JTM di satminkal sesuai ketentuan yang digunakan dalam proses verifikasi administrasi.
Guru perlu mengecek data kepegawaian, ijazah, riwayat sertifikasi, dan beban mengajar sejak awal. Ketidaksesuaian data bisa menghambat validasi meski syarat lain sudah terpenuhi.
Kesesuaian ijazah dengan bidang studi PPG juga patut mendapat perhatian. Guru sebaiknya memeriksa linearitas program studi agar tidak mengalami kendala ketika proses administrasi berlangsung.
Bagaimana Status Jadwal Pendaftaran PPG 2026?
Kepastian mengenai jadwal pendaftaran menjadi fokus utama para tenaga pendidik usai Kementerian Agama merilis alokasi kuota 40 ribu peserta.
Kendati demikian, Kemenag mengimbau para guru untuk membedakan antara pengumuman alokasi kuota nasional dan pembukaan jadwal pendaftaran teknis di lapangan.
Sebagai catatan, proses pendaftaran PPG Dalam Jabatan untuk guru madrasah yang diumumkan pada Oktober 2026 melalui portal EMIS GTK telah resmi ditutup pada 27 Oktober lalu. Tahapan verifikasi dan validasi berkas administrasi untuk gelombang tersebut juga telah rampung pada 29 Oktober 2026.
Kemenag menegaskan bahwa jadwal pendaftaran yang berlangsung pada Oktober lalu merupakan tahapan penjaringan khusus guru madrasah, bukan pembukaan serentak untuk keseluruhan alokasi 40 ribu kuota yang diumumkan pada 3 November 2026.
Hingga saat ini, kementerian belum menerbitkan rincian teknis maupun petunjuk pelaksanaan (juknis) terkait pembagian kuota baru tersebut.
Oleh karena itu, guru yang belum sempat mengikuti seleksi pada gelombang sebelumnya diimbau untuk tidak berspekulasi dan tetap memantau saluran informasi resmi Kemenag serta sistem pendataan kepegawaian masing-masing.
Kepastian mengenai tanggal pembukaan seleksi, skema alokasi per wilayah, hingga alur pendaftaran kuota terbaru masih menunggu keputusan resmi dari Kementerian Agama.
PPG Berkaitan dengan Tunjangan Profesi dan Kesejahteraan Guru
PPG membuka kesempatan memperoleh tunjangan profesi bagi guru yang memenuhi syarat sertifikasi. Kelulusan program dan kelengkapan administrasi tetap menjadi dasar pemberian hak itu.
Peningkatan profesionalisme guru juga menjadi perhatian Kemenag melalui pembahasan kebijakan kesejahteraan tenaga pendidik, terutama bagi guru yang belum berstatus aparatur sipil negara.
Di luar PPG, Kemenag menghitung skema kesejahteraan guru non ASN atas arahan Presiden. Amien belum menjelaskan bentuk kebijakan maupun waktu penerapannya karena pembahasan masih berlangsung.
“Untuk kesejahteraan guru non-ASN, saat ini sedang dihitung secara cermat sesuai dengan arahan Bapak Presiden,” ujar Amien dikutip ANTARA. Rincian kebijakannya belum diumumkan ke publik.
Kemenag melanjutkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan dengan sasaran 181.000 guru non ASN pada 2026. Program ini berjalan terpisah dari proses sertifikasi melalui PPG.
Momentum HGN 2026, Kemenag Dorong Kompetensi Guru Menghadapi AI
Peringatan Hari Guru Nasional 2026 tidak hanya diisi dengan pembahasan sertifikasi dan kesejahteraan. Kemenag juga menyiapkan agenda pengembangan kemampuan guru dalam menghadapi perubahan metode pembelajaran.
Penguatan kompetensi guru menjadi salah satu tema HGN 2026. Kemenag menyiapkan simposium pembelajaran berbasis kecerdasan buatan atau AI untuk menambah keterampilan guru dalam mengajar.
Agenda itu menyasar guru madrasah, pendidik agama di sekolah, dan guru lain di bawah pembinaan Kemenag. AI diharapkan mendukung proses belajar, bukan mengambil alih peran guru.
Amien menilai pemanfaatan AI perlu dibarengi penguasaan pengetahuan dan kemampuan profesional. Guru diharapkan tidak hanya mengenal teknologi, tetapi juga mampu menggunakannya untuk membantu proses pembelajaran.
Selain simposium, peringatan HGN juga mengangkat semangat kebersamaan guru dari berbagai latar belakang agama dan satuan pendidikan. Kegiatan ini dirancang sebagai bentuk penghargaan terhadap kontribusi para pendidik.
Rangkaian HGN melibatkan guru lintas agama dan menyiapkan penghargaan bagi pendidik berprestasi serta guru di wilayah 3T atau daerah terdampak bencana. Upacara nasional berlangsung 25 November.